GENCARNEWS.COM, SUNGAI PENUH – Ratusan tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Sungai Penuh, Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kebijakan penundaan pengangkatan SK P3K hingga tahun 2026. Senin 17/3/2025.
Dalam aksi tersebut, perwakilan tenaga honorer menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal dan Emrizal, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Para honorer menegaskan bahwa penundaan SK P3K berdampak serius terhadap kesejahteraan dan kepastian karier mereka, terutama bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis di berbagai sektor.
Sebagai bentuk dukungan, Hardizal dan Emrizal bersama anggota DPRD lainnya secara resmi menandatangani petisi penolakan penundaan pengangkatan SK P3K.
“Kami memahami kegelisahan para tenaga honorer yang telah berjuang dan lulus seleksi P3K. Kebijakan penundaan ini tentu sangat merugikan mereka. Oleh karena itu, DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat serta memperjuangkan hak-hak mereka,” ujar Hardizal.
Ia menegaskan bahwa tenaga honorer yang telah lulus seleksi berhak mendapatkan kepastian hukum terkait status kepegawaian mereka.
“Jangan sampai nasib tenaga honorer yang telah lulus seleksi ini digantung tanpa kepastian. Mereka telah melewati proses panjang dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat, bukan malah menunda dan membuat mereka terus dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Hardizal juga menyoroti pentingnya tenaga honorer dalam pelayanan publik. “Mereka ini adalah ujung tombak pelayanan publik di berbagai sektor, terutama pendidikan dan kesehatan.
Tanpa mereka, pelayanan kepada masyarakat tentu akan terganggu. Pemerintah seharusnya memberikan kepastian, bukan justru menambah beban mereka dengan kebijakan yang merugikan,” tambahnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Para tenaga honorer berharap dukungan DPRD Kota Sungai Penuh dapat menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.