GENCARNEWS.COM, LINGGA – Warga Desa Teluk, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, hingga kini belum menerima kompensasi bulanan dari perusahaan tambang pasir yang beroperasi di wilayah mereka. Kondisi ini memicu keresahan warga dan menjadi perhatian serius organisasi Relawan Prawiro Profesional Kepri di tingkat Kecamatan Lingga Timur. (16/4/2025)
Wakil Ketua Prawiro Profesional Kecamatan Lingga Timur, Sukri, membenarkan bahwa perusahaan tambang pasir tersebut telah menunggak pembayaran kompensasi selama satu bulan.
"Kalau PT di Desa Teluk ini sudah satu bulan belum membayar kompensasi ke masyarakat. Kita tunggu sampai dua bulan, kalau masih belum dibayarkan, kita akan layangkan surat resmi ke pihak perusahaan," tegas Sukri saat dihubungi awak media.
Ia menambahkan, jika keresahan masyarakat semakin memuncak, pihaknya siap turun tangan langsung untuk menyampaikan aspirasi warga. Ia juga menyebut komunikasi dengan pimpinan perusahaan melalui perwakilan Prawiro Lingga Timur, seperti Arman dan Angkuang, belum membuahkan hasil.
Selain masalah kompensasi, Sukri yang juga menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan dua persoalan lain yang masih menjadi keluhan warga Desa Teluk, yakni:
1. Kondisi Jalan yang Memprihatinkan
Warga mengeluhkan infrastruktur jalan desa yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki meski Kepala Desa Teluk, Edi, memiliki kedekatan dengan anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Golkar, Aziz Martindas, serta Gubernur Kepri.
2. Ganti Rugi dari Perusahaan Sawit yang Belum Tuntas
Sejumlah warga juga belum menerima ganti rugi dari perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk adanya data ganda dan warga yang belum menerima kompensasi sama sekali.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Teluk, Edi, saat dikonfirmasi pada Rabu (17/4/2025), mengakui bahwa kompensasi dari perusahaan pasir memang belum cair untuk bulan ini.
“Memang bulan ini belum cair, tapi dua bulan yang lalu sudah dibayarkan. Saat ini aktivitas tambang pasir juga sedang dihentikan sementara. Namun, ada dua perusahaan lain yang masih beroperasi, yaitu PT TTU dan PT BBP,” jelas Edi.
Terkait kompensasi dari perusahaan sawit, Edi menyebut bahwa sebagian besar sudah disalurkan, meskipun belum merata. Ia berharap masyarakat tetap mendukung keberadaan investasi di desa karena berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran desa. Bulan ini saja banyak kegiatan yang tertunda karena anggaran belum cair. Kalau ada perusahaan masuk, itu bisa bantu buka lapangan kerja,” katanya.
Soal kerusakan jalan, Edi tak menampik kondisi tersebut sangat memprihatinkan, terutama saat musim hujan. Ia mengaku telah menyampaikan aspirasi ini kepada anggota DPRD Provinsi Kepri, Aziz Martindas.
“Saya sudah sampaikan ke Bang Aziz, apalagi saya dulu ajudan beliau. Gubernur juga kita kenal baik. Tapi sekarang anggaran pemerintah sedang diefisienkan, jadi kita bersabar dulu. Yang jelas, saya siap berjuang untuk masyarakat,” tutup Edi.