GENCARNEWS.COM, SUNGAI PENUH – Aksi demonstrasi yang digelar gabungan LSM dan aktivis dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci di depan Kantor Inspektorat Kota Sungai Penuh pada Senin (tanggal disesuaikan), nyaris berujung ricuh. Massa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa Pelayang Raya periode 2021–2024 mendadak dihadapkan pada provokasi dari pihak tak dikenal yang diduga sebagai penyusup.
Sejak awal, aksi berlangsung tertib dengan serangkaian orasi yang menuntut Inspektorat turun tangan melakukan audit menyeluruh atas dugaan penyelewengan anggaran oleh Kepala Desa Pelayang Raya. Namun situasi berubah memanas ketika seorang pria yang mengaku dari LSM Tamperak tiba-tiba muncul dan mencoba mengalihkan isu aksi.
Pria tersebut diduga kuat sebagai orang suruhan Kepala Desa, dengan tujuan mengganggu jalannya demonstrasi dan memecah konsentrasi massa. Kecurigaan ini mencuat karena sebelumnya, LSM Tamperak sempat melontarkan pernyataan di media lokal yang menyebut aksi tersebut sebagai “premanisme berkedok LSM.”
Pernyataan itu memicu kemarahan peserta aksi. Salah satu orator, Budi Gunawan, mengecam tudingan tersebut sebagai bentuk pembunuhan karakter dan upaya membungkam suara masyarakat.
"Kami datang dengan niat baik, menuntut keadilan bagi rakyat desa. Tapi kami justru difitnah sebagai preman. Ini adalah bentuk pengaburan fakta dan penghinaan terhadap perjuangan rakyat," tegas Budi Gunawan dalam orasinya yang disambut sorakan dukungan massa.
Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi bagian dari perjuangan rakyat kecil untuk mengawal dana publik agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang berkuasa.
"Jangan remehkan suara rakyat! Kami bukan preman, kami adalah penjaga keadilan. Kalau ada yang mencoba menyusup dan menggagalkan perjuangan ini, kami akan lawan. Jangan coba-coba bungkam suara rakyat," ujarnya lantang.
Massa mendesak Inspektorat Kota Sungai Penuh untuk segera memulai audit independen yang terbuka dan akuntabel. Mereka juga meminta aparat penegak hukum menindak pihak-pihak yang mencoba mengintimidasi aktivis serta mengganggu jalannya aksi.
Aksi ini menjadi penanda semakin tingginya kesadaran publik dalam mengawal anggaran desa. Masyarakat kini tak lagi diam melihat potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran, dan siap bersuara demi tegaknya keadilan.
