GENCARNEWS.COM, BATAM – Aktivitas pemotongan bukit (cut) dan penimbunan lahan (fill) di Kota Batam semakin marak dan berlangsung secara terang-terangan. Ironisnya, kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan ini seolah luput dari pantauan aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Batam pun kini dinilai sebagai contoh buruk perusakan lingkungan yang tak tersentuh hukum.
Pantauan di lapangan pada Rabu (8/6/2025) menunjukkan aktivitas cut and fill berlangsung di berbagai titik tanpa izin resmi. Salah satunya terjadi di kawasan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji. Sebuah bukit yang berada tepat di belakang rumah ibadah (masjid) tengah dikeruk, dengan lalu lalang truk pengangkut tanah yang menimbulkan polusi debu dan membahayakan keselamatan warga.
“Jalanan jadi penuh debu. Saat hujan, tanah yang lengket di ban mobil membuat jalan licin dan tidak bersahabat. Kami, masyarakat, sangat dirugikan,” ujar seorang warga Tanjung Uncang yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Nongsa, tidak jauh dari Mapolda Kepri. Di sana, tambang pasir ilegal marak terjadi. Bukit-bukit dipotong dan kawasan hutan bakau ditimbun begitu saja. Warga mempertanyakan sikap aparat penegak hukum (APH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam yang terkesan tutup mata.
“Kami heran, kegiatan yang begitu masif dan merusak ini seperti dibiarkan. Apakah aparat memang tidak melihat, atau sengaja memalingkan pandangan demi kepentingan pengusaha?” ujar warga lain yang merasa kecewa dengan lemahnya pengawasan.
Selain merugikan masyarakat, praktik pemotongan bukit dan penimbunan lahan ilegal ini juga berdampak luas bagi negara. Kerugian tidak hanya dalam aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Tanpa pengawasan ketat, ekosistem terganggu, potensi banjir meningkat, dan keselamatan warga terancam.
Warga juga menyoroti lemahnya peran DLH Batam dalam menangani persoalan ini. “Kalau dibiarkan, Batam bisa tenggelam. Pengusaha seenaknya memotong bukit dan menimbun bakau, sementara dinas dan aparat hanya diam. Kami curiga ada permainan antara oknum pengusaha dan pihak tertentu di pemerintahan,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih terus berupaya mengonfirmasi pihak DLH dan aparat penegak hukum guna keberimbangan informasi.
Laporan: Sandi Jambak