GENCARNEWS.COM, SUNGAI PENUH – Suasana tegang mewarnai aksi unjuk rasa lanjutan yang digelar oleh gabungan aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Rabu (25/6/2025). Massa kembali turun ke jalan, kali ini memusatkan aksinya di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh untuk mendesak penuntasan dugaan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibatkan Kepala Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal.
Aksi ini bukan kali pertama dilakukan. Sepuluh hari sebelumnya, massa telah menyampaikan laporan yang sama, dan saat itu Kasi Intelijen Kejari Sungai Penuh sempat berjanji akan menindaklanjuti aduan tersebut dalam waktu dekat. Namun hingga hari ini, massa menilai janji itu tak kunjung ditepati.
“Ini bukan sekadar soal dana desa. Ini soal komitmen dan integritas penegak hukum. Kalau Kejaksaan bungkam dan diam, lalu ke mana lagi rakyat mengadu?” seru Indra Komano, Koordinator Aksi, dalam orasinya yang disambut pekikan solidaritas dari para demonstran.
Kekecewaan massa kian membuncah, terlebih ketika muncul dugaan pemukulan terhadap salah satu peserta aksi oleh oknum dari dalam institusi Kejaksaan. Benturan fisik tak terelakkan. Suasana yang semula berlangsung damai seketika berubah ricuh. Beberapa peserta aksi terlihat mencoba menghadang aparat yang hendak membubarkan massa, namun berhasil ditenangkan oleh pihak kepolisian yang siaga di lokasi.
“Ini pelecehan terhadap demokrasi. Kami datang dengan damai, menyuarakan hak rakyat, tapi justru dibalas dengan kekerasan,” ungkap salah seorang peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.
Insiden tersebut membuat aksi semakin meluas, dengan tuntutan tambahan agar Kejaksaan mengusut dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum anggotanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terkait dugaan pemukulan tersebut. Massa aksi masih bertahan di depan kantor Kejari, menyuarakan tiga tuntutan utama: usut tuntas dugaan korupsi dana desa, panggil dan periksa Kepala Desa Pelayang Raya, serta tindak tegas oknum aparat Kejaksaan yang melakukan kekerasan terhadap demonstran.
Aksi ini menjadi potret kekesalan publik atas lambannya respons aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat desa. Jika tidak segera ditanggapi, bukan tidak mungkin gelombang unjuk rasa akan terus meluas.
