"/>
GENCARNEWS.COM, SAROLANGUN – Harga gas LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, belakangan ini melonjak tajam dan menjadi perbincangan masyarakat. Di tingkat pengecer, harga gas melon dilaporkan mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran terkait HET LPG 3 kg di wilayah tersebut, yakni sebesar Rp18.000 per tabung. Namun, di lapangan harga gas justru melambung tinggi dan sulit dikendalikan.
Kondisi ini terjadi seiring kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah pangkalan resmi. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas subsidi di pangkalan, sementara diduga sejumlah pangkalan menjual LPG di atas HET, yakni berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Meski demikian, stok di pangkalan disebut cepat habis dan jarang tersedia.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait pengawasan distribusi LPG subsidi. Publik mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap penyaluran gas 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
Akibat kelangkaan di pangkalan, masyarakat terpaksa membeli LPG di toko dan warung pengecer dengan harga yang lebih mahal. Kenaikan harga ini dinilai sangat memberatkan, khususnya bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sarolangun, Haji Judin, saat dikonfirmasi awak media Gencarnews, Sabtu (31/1/2026), menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat apabila disertai bukti yang kuat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan rekan-rekan media yang telah melaporkan kondisi ini,” ujar Haji Judin.
Ia menjelaskan, jajaran Diskoperindag Sarolangun telah turun langsung hingga ke tingkat kecamatan untuk mengumpulkan data dan bukti sebagai bahan audiensi dengan Pertamina serta agen LPG 3 kg.
“Masyarakat diminta untuk melapor dan melengkapi laporan dengan bukti agar dapat kami tindaklanjuti. Data tersebut akan menjadi dasar penindakan terhadap pangkalan yang melanggar, tentu melalui kewenangan Pertamina,” jelasnya.
Lebih lanjut, Diskoperindag Sarolangun juga akan melakukan audiensi dengan Pertamina dan agen LPG guna membahas persoalan distribusi serta kelangkaan gas subsidi di wilayah tersebut.
Di sisi lain, masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pihak terkait, bukan sekadar pernyataan normatif kepada publik. Pasalnya, persoalan kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 kg disebut telah terjadi berulang kali. Warga khawatir kondisi ini akan membuat oknum pangkalan semakin semena-mena dalam menjual dan mendistribusikan LPG subsidi.
