GENCARNEWS.COM, BATAM – Sejumlah pekerja proyek pembangunan pagar di kawasan Masjid Agung Raja Hamidah atau Masjid Raya Batam Centre mengeluhkan upah mereka yang hingga kini belum dibayarkan oleh pihak pemborong.
Proyek pembangunan yang berlokasi di Batam Centre tersebut merupakan bagian dari pekerjaan lanjutan yang difokuskan pada penataan landscape, pembangunan pagar, penanganan genangan air di sekitar area masjid, serta penyelesaian dua menara. Proyek ini diketahui menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam Tahun 2025 melalui Dinas Cipta Karya Batam dengan nilai kontrak sekitar Rp2.949.623.553.
Ironisnya, di balik nilai proyek yang mencapai hampir Rp2,9 miliar tersebut, para pekerja bangunan justru mengaku belum menerima bayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Salah seorang mantan pekerja bagian pagar, Adi, saat ditemui di kawasan Sagulung, Sabtu (15/2/2026), membenarkan hal tersebut. Ia mengaku hingga kini bersama rekan-rekannya belum menerima upah sebagaimana dijanjikan.
“Ya, sampai saat ini kami belum dibayar. Pak Azri pernah berjanji akan menyelesaikan pembayaran dua minggu setelah pertemuan terakhir, tapi sudah hampir dua bulan tidak ada realisasi. Saat saya coba hubungi lagi, nomor saya malah diblokir. Kami tidak tahu lagi harus mengadu ke mana,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Menurut Adi, upah tersebut merupakan hasil keringat mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Itu bukan uang bisnis atau uang pemerintah yang kami minta, tapi hasil kerja kami sendiri untuk makan anak dan istri. Masak proyek bernilai miliaran rupiah, tapi gaji pekerja pagar tidak dibayarkan,” tambahnya.
Ia juga mengaku tidak memiliki perjanjian kerja tertulis karena sebagai pekerja harian, mereka hanya mengandalkan kesepakatan lisan dengan janji pembayaran setelah pekerjaan selesai.
Sementara itu, Azri atau Ary, yang disebut sebagai pihak pemborong dan berdomisili di Piayu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp enggan memberikan tanggapan terkait dugaan belum dibayarkannya upah para pekerja tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi resmi.
Para pekerja berharap pihak kontraktor segera menunaikan kewajibannya dan membayarkan upah yang menjadi hak mereka. Mereka meminta perhatian pemerintah daerah agar persoalan ini dapat segera diselesaikan, mengingat proyek tersebut merupakan bagian dari pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
0 Comments