GENCARNEWS.COM, SUNGAI PENUH - Menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak DPRD Kota Sungai Penuh bersama Pemerintah Daerah, SPBU Pelayang Raya resmi menerapkan sistem pencocokan STNK, barcode, dan nomor polisi kendaraan dalam penyaluran BBM subsidi jenis solar. Penerapan kebijakan tersebut dipantau langsung Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, bersama anggota DPRD serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Sebagai tindak lanjut hasil sidak, setiap kendaraan yang mengisi solar subsidi kini wajib menunjukkan STNK yang sesuai dengan barcode dan nomor polisi kendaraan. Petugas SPBU melakukan verifikasi sebelum pengisian guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan maksimal, Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal bersama anggota DPRD dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun langsung melakukan pemantauan di lokasi.
Hardizal menjelaskan bahwa, penerapan pencocokan barcode dengan STNK dan nomor polisi kendaraan merupakan langkah nyata untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Menurutnya hingga saat ini tidak ditemukan praktik pungutan liar dalam pembagian nomor antrean pengisian solar subsidi. Ia mengapresiasi langkah SPBU Pelayang Raya yang telah menerapkan sistem pencocokan barcode, STNK, dan nomor polisi kendaraan sebagai upaya meningkatkan ketertiban distribusi BBM bersubsidi.ujar hardizal
Hardizal menegaskan Setelah kami cek langsung di lapangan, tidak ada pungutan liar dalam pembagian nomor antrean. Kami mengapresiasi pihak SPBU yang telah menerapkan pencocokan barcode, STNK, dan nomor polisi kendaraan.
Kami juga meminta aparat keamanan terus melakukan pengawasan. Jika ada praktik pungli, harus ditindak tegas. Yang namanya pungli, kita habiskan di Kota Sungai Penuh. Mari bersama-sama menciptakan kenyamanan agar masyarakat memperoleh BBM subsidi sesuai haknya."
DPRD Kota Sungai Penuh menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pihak SPBU untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar berlangsung tertib, transparan, bebas dari pungli, serta benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
0 Comments