GENCARNEWS.COM, LINGGA – Selama enam bulan terakhir, gaji staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, belum dibayarkan. Hal ini menjadi perhatian masyarakat setempat karena meskipun nominalnya hanya Rp600.000 per bulan, gaji tersebut sangat berarti bagi staf kantor BPD.
Abdul Hamid, salah satu tokoh masyarakat Desa Resang, menyampaikan keprihatinannya saat dihubungi oleh media pada Senin (7/1/2025).
"Saya heran, kok sampai sekarang gaji salah seorang staf BPD belum dibayarkan. Padahal, anggaran tahun 2024 sudah selesai, dan kita sudah memasuki tahun anggaran 2025. Ke mana uang yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji staf tersebut? Kalau gaji ketua dan anggota BPD bisa dibayarkan, kenapa staf tidak? Masalah ini perlu ditelusuri oleh instansi terkait," ujar Abdul Hamid.
Selain gaji staf BPD, ia juga mengungkapkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga baru dibayarkan satu bulan dari periode yang seharusnya. "Saya berharap media bisa menelusuri masalah ini hingga tuntas, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Desa Resang," tambahnya.
Ketua BPD Desa Resang, Maryono, saat dikonfirmasi pada Minggu (6/1/2025), membenarkan bahwa gaji anggota BPD sudah dibayarkan, namun gaji staf belum terealisasi.
"Anggota BPD tidak ada masalah dengan pembayaran, tetapi gaji staf kantor BPD memang belum dibayarkan karena gajinya melekat pada dana operasional (OP) tahap kedua yang belum cair hingga saat ini. Terkait hal ini, sebaiknya langsung konfirmasi ke kantor desa atau langsung ke Kepala Desa. Jika WA-nya tidak aktif, coba hubungi lewat telepon biasa," jelas Maryono.
Camat Singkep Selatan, saat dimintai keterangan pada Senin (7/1/2025), hanya memberikan tanggapan singkat. "Walaikumsalam, Mas. Nanti akan saya monitor. Silakan hubungi Kasi Pemerintahan, Ibu Devi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Resang, Hanafi, tidak memberikan respons saat dihubungi via telepon hingga berita ini diturunkan.
Masyarakat berharap pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini agar gaji staf BPD dan penyaluran BLT dapat terealisasi dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.
0 Comments