Bathin Solapan – Pengerjaan penanaman pipa gas yang disebut-sebut untuk proyek Pertamina di sepanjang Jalan Lintas Duri 13 – Dumai, Desa Kosumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, menuai keluhan dari masyarakat setempat. Hingga kini, warga yang terdampak mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait ganti rugi maupun penanganan dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pekerjaan tersebut.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, Minggu (07/06), sejumlah fasilitas milik masyarakat yang berada di sepanjang jalur pekerjaan mengalami dampak langsung. Selain kondisi badan jalan dan drainase yang terganggu, terdapat pula pondok milik warga yang telah dibongkar untuk kepentingan jalur pemasangan pipa. Bahkan, beberapa bangunan sederhana lainnya dikabarkan masih berada dalam area yang akan terdampak pembongkaran pada tahap pekerjaan berikutnya.
Dari hasil investigasi di lokasi, terlihat sebuah pondok warga yang telah rata dengan tanah, menyisakan puing-puing kayu dan material bangunan yang berserakan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait mekanisme pembebasan lahan maupun kompensasi atas bangunan yang terdampak.
Sejumlah warga yang ditemui awak media mengaku hingga saat ini belum memperoleh informasi yang jelas dari pihak perusahaan maupun pelaksana pekerjaan mengenai hak-hak masyarakat yang terkena dampak langsung.
"Kami hanya melihat alat dan pekerja masuk melakukan pekerjaan. Sampai sekarang belum ada penjelasan yang pasti kepada warga yang terkena dampak. Ada pondok yang sudah dibongkar, sementara bangunan lainnya juga terancam terkena jalur pekerjaan," ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Awak media juga melakukan konfirmasi kepada salah seorang tokoh pemuda Duri 13 Desa Kosumbo Ampai yang tidak bersedia disebutkan namanya. Ia mengaku terkejut dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Kami tidak mengetahui adanya kegiatan pengerjaan ini. Sepanjang yang kami pantau, pekerjaan sudah berjalan sekitar tiga hari. Namun sejauh ini belum ada koordinasi dengan pihak pemuda maupun unsur masyarakat setempat," ujarnya.
Selain persoalan koordinasi, warga juga menyoroti dampak lingkungan dan akses masyarakat yang terganggu akibat aktivitas pengerjaan. Beberapa titik terlihat mengalami kerusakan pada akses keluar masuk warga, sementara parit dan area sekitar lokasi pekerjaan tampak belum mendapatkan penataan kembali setelah aktivitas penggalian dilakukan.
Masyarakat berharap pihak perusahaan, kontraktor pelaksana maupun instansi terkait segera turun langsung ke lapangan untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pekerjaan, mekanisme kompensasi terhadap bangunan yang telah dibongkar, serta kepastian bagi warga yang bangunannya berpotensi terdampak pada tahapan pekerjaan selanjutnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Pertamina maupun perusahaan pelaksana pekerjaan guna memperoleh keterangan resmi terkait keluhan masyarakat Desa Kosumbo Ampai tersebut.
"Pembangunan untuk kepentingan umum memang penting, namun hak-hak masyarakat yang terdampak juga wajib dihormati dan diberikan kepastian secara transparan."(Sht)
0 Comments