-->

Haris Soroti Efektivitas Program MBG, Minta Pemerintah Buka Data dan Evaluasi Menyeluruh

 


GENCARNEWS.COM, BATAM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik. Setelah sebelumnya mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa melalui aksi unjuk rasa yang menuntut evaluasi pelaksanaan program tersebut, kritik kini datang dari penggiat sosial Haris yang menilai MBG perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026), Haris mempertanyakan efektivitas program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sejauh mana program MBG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan.

“Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah program ini benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang paling mendesak atau justru lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya,” ujar Haris.

Ia menilai transparansi harus menjadi prioritas pemerintah, terutama terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak-pihak yang terlibat sebagai pengelola dapur MBG. Menurutnya, publik berhak mengetahui siapa saja yang memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut.

Selain itu, Haris juga menyoroti status para pekerja yang selama ini disebut sebagai relawan MBG. Ia mempertanyakan penggunaan istilah tersebut apabila para pekerja menerima imbalan atau upah tetap dalam pelaksanaan program.

“Publik perlu mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Haris menilai konsep pemberian makanan bergizi kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi maupun status kesehatan penerima perlu dievaluasi. Menurutnya, kebijakan yang berbasis data akan lebih efektif dalam mencapai tujuan program, terutama untuk menekan angka stunting dan membantu kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Ia mempertanyakan sejauh mana data penerima manfaat telah menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan secara rinci jumlah siswa yang mengalami stunting maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, Haris juga menyoroti aspek efisiensi anggaran dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan perhitungannya, biaya bahan baku makanan yang dibeli secara grosir dinilai lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran per porsi yang selama ini beredar di publik. Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara transparan komponen penggunaan anggaran dalam program tersebut.

“Transparansi anggaran sangat penting agar masyarakat mengetahui bagaimana dana negara digunakan dan manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujarnya.

Menurut Haris, anggaran MBG akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan melalui mekanisme pendataan yang akurat dan pemeriksaan kesehatan yang terukur. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Tak hanya menyoroti MBG, Haris juga mengangkat persoalan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia menilai perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan seharusnya tidak hanya difokuskan pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada kesejahteraan tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses pembelajaran.

Menurutnya, masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan anggaran untuk mendukung kesejahteraan guru honorer, sementara program-program lain memperoleh alokasi dana yang cukup besar.

Di akhir pernyataannya, Haris mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis, termasuk membuka data penerima manfaat, mekanisme pengelolaan anggaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

“Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus terbuka terhadap pengawasan publik. Transparansi dan evaluasi menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal,” tutupnya.

0 Comments